Menjadi Badan Usaha Milik Negara yang memiliki, memproduksi, mengelola dan mempublikasikan informasi publik yang dikuasai guna menciptakan pelayanan informasi terbaik dan menjadi nilai tambah perusahaan

Menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana kepada pemohon informasi

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good corporate governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Dalam penerapannya, PPID atau Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Nusantara PTPN III (Persero) diatur berdasarkan Piagam Keterbukaan Informasi Publik

Piagam Keterbukaan Informasi Publik) termasuk juga di dalamnya ditetapkan mengenai Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara III (Pesero) telah disahkan oleh Manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Pesero pada Mei 2019.

Piagam Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat dipatuhi dan bila perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan perusahaan dan peraturan yang berlaku.